rss_feed

Desa Kesambirampak

Jl. Raya Banyuwangi No. 355
Kecamatan Kapongan Kabupaten Situbondo Provinsi Jawa Timur
Kode Pos 68362

call 082229465969| mail_outline dskesambirampak@gmail.com

  • LEGIONO

    Kepala Desa

    Belum Rekam Kehadiran
  • HARISIL MUCHLIS

    Sekretaris Desa

    Belum Rekam Kehadiran
  • WAHYUDI

    Kepala Seksi Pemerintahan

    Belum Rekam Kehadiran
  • ZAINAL ARIFIN

    Kepala Seksi Pelayanan

    Belum Rekam Kehadiran
  • WAHYU CANDRA ADI NATA

    Kepala Seksi Kesejahteraan

    Belum Rekam Kehadiran
  • ERNAWATI

    Kepala Urusan Keuangan

    Belum Rekam Kehadiran
  • ZAINATUL WIDAD

    Kepala Urusan Tata Usaha dan Umum

    Belum Rekam Kehadiran
  • KHAIRUL UMAM

    Staf

    Belum Rekam Kehadiran
  • KARYOTO

    Kepala Dusun Karang Layar

    Belum Rekam Kehadiran
  • ZEINUR RIDHO

    Kepala Dusun Rambutan

    Belum Rekam Kehadiran
  • ARI SETIYAWATI

    Kepala Dusun Pajukoan

    Belum Rekam Kehadiran
  • GHAZALI

    Kepala Dusun Sarse

    Belum Rekam Kehadiran
  • SUNARWADI

    Kepala Dusun Krajan

    Belum Rekam Kehadiran
  • TOLAK SUNARSO

    Kepala Dusun Nyior Cangka

    Belum Rekam Kehadiran
  • MUHAMMAD AMINULLAH

    Staf

    Belum Rekam Kehadiran

settings Pengaturan Layar

Selamat Datang di Website resmi Desa Kesambirampak. Semoga bisa memberikan pelayanan terbaik untuk masyarakat | Informasi Desa adalah Hak Masayarakat - UU RI No 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi | AWASI Pembangunan Desa Kita - LAPORKAN Bila Ada Penyimpangan
fingerprint
Buruh Minta Pemerintah Intervensi THR Bermasalah, Jangan Hanya Jadi Pengamat

04 Mei 2020 09:23:03 299 Kali

[KBR|Warita Desa] Jakarta | Pemerintah memberi kelonggaran pembayaran Tunjangan Hari Raya (THR) di tengah pandemi Covid-19.

Menteri Ketenagakerjaan (Menaker) Ida Fauziyah menyatakan, jika ada perusahaan yang tidak mampu, pembayaran THR boleh dicicil atau ditunda berdasar kesepakatan antara pengusaha dan pekerja.

Namun, sikap itu ditolak Wakil Ketua Konfederasi Persatuan Buruh Indonesia (KPBI) Jumisih. Ia memandang pemerintah mestinya turun tangan langsung dalam masalah ini.

"Jadi kalau yang diupayakan oleh buruh, berunding ke pengusaha. Cuma persoalannya, kadang-kadang posisi buruh berunding di hadapan pengusaha ini kan tidak imbang ya. Bukan kadang-kadang lagi, memang sejatinya seperti itu. Nah, ketidakimbangan posisi buruh dan pengusaha, itu butuh intervensi pemerintah. " kata Jumisih kepada KBR, Kamis (30/4/2020).

"Jadi kalau misalnya pemerintah ada di antara buruh dan pengusaha, dia bukan hanya sebagai pengamat, bukan sebagai pendengar, tapi mempunyai daya tekan untuk merealisasikan hak buruh," tegasnya.

"Kalaupun toh ada pengusaha yang mau menunda atau mencicil (THR), itu sebaiknya dikomunikasikan kepada serikat pekerja atau kepada buruhnya. Jangan diputuskan sepihak. Karena yang terjadi di lapangan selama ini, pengusaha memutuskan sepihak, sehingga buruh itu tidak dihargai," tandas Jumisih.

Anggaran THR Mestinya Sudah Siap

Di kesempatan terpisah, pakar Hukum Perburuhan Universitas Trisakti, Andari Yurikosari menilai harusnya perusahaan tidak punya alasan untuk menunda atau tidak membayarkan THR.

"Ini (THR) merupakan kewajiban tahunan (perusahaan). Kan THR itu setahun, 12 bulan, itu banyak perusahaan sebenarnya sudah mempunyai dana atau anggaran yang mereka sisihkan untuk membayar THR," kata Andari kepada KBR, Kamis (30/4/2020).

"Jadi, menurut saya, kalau perusahaan itu baik mengatur keuangannya, untuk THR ini mereka tidak masalah, karena mereka sudah menyiapkan," lanjut dia.

Andari memperkirakan mungkin ada juga perusahaan yang terpaksa menggunakan anggaran THR untuk mengatasi krisis pemasukan akibat pandemi Covid-19.

Ia pun menegaskan, perusahaan seperti itu harus mengutamakan komunikasi dan transparansi kepada serikat pekerjanya mengenai solusi pembayaran THR.

Oleh : Astri Yuana Sari, Adi Ahdiat
Editor: Agus Luqman

chat
Kirim Komentar

Untuk artikel ini

person
stay_current_portrait
mail
chat
Alamat : Jl. Raya Banyuwangi No. 355
Desa : Kesambirampak
Kecamatan : Kapongan
Kabupaten : Situbondo
Kodepos : 68362
Telepon : 082229465969
Email : dskesambirampak@gmail.com

map Wilayah Desa

message Komentar Terkini

  • person muzamzami

    date_range 27 Mei 2022 02:26:35

    Mas, Ada yang versi terbarunya ga mas ? versi 22.05 [...]
  • person PKL

    date_range 13 Juli 2021 11:43:11

    Semoga tetap memberikan manfaat untuk sesama [...]
  • person Parso, S.Kom

    date_range 07 Agustus 2020 16:01:36

    Mantap Bung, Penjaringan Perangkat Desanya benar-benar [...]
  • person Fadli

    date_range 27 Mei 2020 23:52:28

    Yg menerima bantuan harus tepat sasaran.....yg mampu [...]

account_circle Aparatur Desa

reorder Peta Desa

reorder Lokasi Kantor Desa

share Sinergi Program

insert_photo Album Galeri

assessment Statistik Desa

contacts Info Media Sosial

reorder Fanspage

assessment Statistik Pengunjung

Hari ini:246
Kemarin:292
Total Pengunjung:435.569
Sistem Operasi:Unknown Platform
IP Address:44.192.52.167
Browser:Tidak ditemukan

folder Arsip Artikel


reorder Video


TRANSPARANSI ANGGARAN
Sumber Data : Siskeudes
insert_chart
APBDes 2022 Pelaksanaan

Realisasi | Anggaran

PENDAPATAN
Rp. 893,550,480 | Rp. 1,957,992,475
45.64 %
BELANJA
Rp. 605,070,612 | Rp. 1,876,102,349
32.25 %
PEMBIAYAAN
Rp. 43,109,874 | Rp. -81,890,126
-52.64 %
insert_chart
APBDes 2022 Pendapatan

Realisasi | Anggaran

Hasil Aset Desa
Rp. 0 | Rp. 31,320,000
0 %
Dana Desa
Rp. 658,554,600 | Rp. 1,176,191,000
55.99 %
Bagi Hasil Pajak dan Retribusi
Rp. 0 | Rp. 52,876,000
0 %
Alokasi Dana Desa
Rp. 234,995,880 | Rp. 612,308,000
38.38 %
Bantuan Keuangan Provinsi
Rp. 0 | Rp. 75,000,000
0 %
Lain-lain Pendapatan Desa Yang Sah
Rp. 0 | Rp. 10,297,475
0 %
insert_chart
APBDes 2022 Pembelanjaan

Realisasi | Anggaran

BIDANG PENYELENGGARAN PEMERINTAHAN DESA
Rp. 236,281,012 | Rp. 788,030,749
29.98 %
BIDANG PELAKSANAAN PEMBANGUNAN DESA
Rp. 104,219,600 | Rp. 228,958,920
45.52 %
BIDANG PEMBINAAN KEMASYARAKATAN
Rp. 31,000,000 | Rp. 116,020,400
26.72 %
BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT
Rp. 61,370,000 | Rp. 241,902,000
25.37 %
BIDANG PENANGGULANGAN BENCANA, DARURAT DAN MENDESAK DESA
Rp. 172,200,000 | Rp. 501,190,280
34.36 %