rss_feed

Desa Kesambirampak

Jl. Raya Banyuwangi No. 355
Kecamatan Kapongan Kabupaten Situbondo Provinsi Jawa Timur
Kode Pos 68362

call 082229465969| mail_outline dskesambirampak@gmail.com

  • LEGIONO

    Kepala Desa

    Belum Rekam Kehadiran
  • HARISIL MUCHLIS

    Sekretaris Desa

    Belum Rekam Kehadiran
  • WAHYUDI

    Kepala Seksi Pemerintahan

    Belum Rekam Kehadiran
  • ZAINAL ARIFIN

    Kepala Seksi Pelayanan

    Belum Rekam Kehadiran
  • WAHYU CANDRA ADI NATA

    Kepala Seksi Kesejahteraan

    Belum Rekam Kehadiran
  • ERNAWATI

    Kepala Urusan Keuangan

    Belum Rekam Kehadiran
  • ZAINATUL WIDAD

    Kepala Urusan Tata Usaha dan Umum

    Belum Rekam Kehadiran
  • KHAIRUL UMAM

    Staf

    Belum Rekam Kehadiran
  • KARYOTO

    Kepala Dusun Karang Layar

    Belum Rekam Kehadiran
  • ZEINUR RIDHO

    Kepala Dusun Rambutan

    Belum Rekam Kehadiran
  • ARI SETIYAWATI

    Kepala Dusun Pajukoan

    Belum Rekam Kehadiran
  • GHAZALI

    Kepala Dusun Sarse

    Belum Rekam Kehadiran
  • SUNARWADI

    Kepala Dusun Krajan

    Belum Rekam Kehadiran
  • TOLAK SUNARSO

    Kepala Dusun Nyior Cangka

    Belum Rekam Kehadiran
  • MUHAMMAD AMINULLAH

    Staf

    Belum Rekam Kehadiran

settings Pengaturan Layar

Selamat Datang di Website resmi Desa Kesambirampak. Semoga bisa memberikan pelayanan terbaik untuk masyarakat | Informasi Desa adalah Hak Masayarakat - UU RI No 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi | AWASI Pembangunan Desa Kita - LAPORKAN Bila Ada Penyimpangan
fingerprint
Korlantas Polri: Kendaraan Bisa Lolos Penyekatan Bila Meyakinkan Petugas

11 Mei 2020 09:41:36 277 Kali

[KBR|Warita Desa] Jakarta | Ketua Gugus Tugas Covid-19 Doni Monardo telah merilis Surat Edaran baru terkait pengendalian transportasi dalam masa pandemi.

Surat itu menegaskan bahwa mudik tetap dilarang, dan pergerakan transportasi tetap dibatasi sesuai aturan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB). Namun, saat ini ada pengecualian tambahan.

Awalnya, Permenhub No. 25/2020 mengatur bahwa sarana transportasi hanya boleh digunakan untuk kepentingan terkait kebutuhan dasar dan penanganan Covid-19, seperti mengangkut logistik, obat-obatan, petugas kesehatan, pejabat berwenang, dan sebagainya.

Tapi sekarang, Surat Edaran Gugus Tugas Covid-19 menyatakan sarana transportasi pribadi dan umum juga boleh digunakan untuk kepentingan lain.

Warga dibolehkan bepergian lintas wilayah untuk kepentingan ekonomi dan keluarga, dengan syarat membawa surat izin resmi dari pihak berwenang.

Rincian pengecualian dan syarat-syaratnya bisa dilihat dalam Surat Edaran Gugus Tugas Covid-19 di tautan ini.

Polisi: Tanpa Surat Izin Juga Bisa Lewat

Menurut pihak kepolisian, kebijakan transportasi Gugus Tugas Covid-19 itu tidak akan menganggu penerapan PSBB. Kaops Korlantas Polri Benyamin justru menilai kebijakan ini akan memudahkan warga. 

"Tidak ada masalah ya, kita tetap saja melaksanakan tugas seperti itu. Cuma kan protokol untuk Covid-19 tetap dilaksanakan," kata Benyamin kepada KBR, Jumat (8/5/2020).

"Misalnya begini, itu kan bukan hanya untuk pejabat saja, masyarakat biasa pun bisa, memudahkan, yang penting bukan mudik ya. Misalnya untuk kepentingan dinas, ataupun dia misalnya untuk ada hal yang darurat, misalnya dia ada orang tuanya meninggal, itu kan dia bisa bergeser melewati penyekatan-penyekatan itu. Ataupun naik bus umum juga bisa, tetapi membawa surat keterangan begitu lho," kata Benyamin.

Benyamin menyatakan kepolisian akan melakukan pemeriksaan di jalan raya serta tempat-tempat keberangkatan transportasi umum seperti terminal bus.

"Pemeriksaan saat berangkat, misalkan ketika dia sudah naik bus, nanti bus akan ada stiker dari Kementerian Perhubungan. Kalau sudah ada stikernya itu kita tidak usah memeriksa lagi, berarti sudah clear dari Kementerian Perhubungan. Kita tinggal loloskan saja. Berarti memudahkan kita itu kan, gampang kan kita untuk pengecekannya," kata dia.

"Tetapi kalau misalnya dia menggunakan mobil-mobil pribadi misalnya, itu akan kita periksa saat penyekatan (di jalan). Mau kemana, misalnya, 'Pak saya ada kepentingan ini, keluarga saya meninggal, ibu saya sakit keras' misalnya. Polisi menanyakan, mana suratnya, mungkin dari BNPB bisa menunjukkan, atau sesuai petunjuknya (Gugus Tugas Covid-19), kalau ada surat keterangannya itu tidak masalah."

"Atau misalnya tanpa surat pun, apabila bisa meyakinkan petugas, tidak apa-apa bisa melintas. Tapi kalau tanpa alasan, berarti dia akan mudik. Tidak akan ada sanksi, kita akan imbau putar balik saja, hanya itu saja sanksinya. Buat kita sih tidak masalah, itu sudah dikomunikasikan dikoordinasikan semua kementerian," tukasnya.

Oleh : Rezky Novianto, Adi Ahdiat
Editor: Agus Luqman 

chat
Kirim Komentar

Untuk artikel ini

person
stay_current_portrait
mail
chat
Alamat : Jl. Raya Banyuwangi No. 355
Desa : Kesambirampak
Kecamatan : Kapongan
Kabupaten : Situbondo
Kodepos : 68362
Telepon : 082229465969
Email : dskesambirampak@gmail.com

map Wilayah Desa

message Komentar Terkini

  • person muzamzami

    date_range 27 Mei 2022 02:26:35

    Mas, Ada yang versi terbarunya ga mas ? versi 22.05 [...]
  • person PKL

    date_range 13 Juli 2021 11:43:11

    Semoga tetap memberikan manfaat untuk sesama [...]
  • person Parso, S.Kom

    date_range 07 Agustus 2020 16:01:36

    Mantap Bung, Penjaringan Perangkat Desanya benar-benar [...]
  • person Fadli

    date_range 27 Mei 2020 23:52:28

    Yg menerima bantuan harus tepat sasaran.....yg mampu [...]

account_circle Aparatur Desa

reorder Peta Desa

reorder Lokasi Kantor Desa

share Sinergi Program

insert_photo Album Galeri

assessment Statistik Desa

contacts Info Media Sosial

reorder Fanspage

assessment Statistik Pengunjung

Hari ini:290
Kemarin:643
Total Pengunjung:405.685
Sistem Operasi:Unknown Platform
IP Address:18.208.132.74
Browser:Tidak ditemukan

folder Arsip Artikel


reorder Video


TRANSPARANSI ANGGARAN
Sumber Data : Siskeudes
insert_chart
APBDes 2022 Pelaksanaan

Realisasi | Anggaran

PENDAPATAN
Rp. 893,550,480 | Rp. 1,957,992,475
45.64 %
BELANJA
Rp. 605,070,612 | Rp. 1,876,102,349
32.25 %
PEMBIAYAAN
Rp. 43,109,874 | Rp. -81,890,126
-52.64 %
insert_chart
APBDes 2022 Pendapatan

Realisasi | Anggaran

Hasil Aset Desa
Rp. 0 | Rp. 31,320,000
0 %
Dana Desa
Rp. 658,554,600 | Rp. 1,176,191,000
55.99 %
Bagi Hasil Pajak dan Retribusi
Rp. 0 | Rp. 52,876,000
0 %
Alokasi Dana Desa
Rp. 234,995,880 | Rp. 612,308,000
38.38 %
Bantuan Keuangan Provinsi
Rp. 0 | Rp. 75,000,000
0 %
Lain-lain Pendapatan Desa Yang Sah
Rp. 0 | Rp. 10,297,475
0 %
insert_chart
APBDes 2022 Pembelanjaan

Realisasi | Anggaran

BIDANG PENYELENGGARAN PEMERINTAHAN DESA
Rp. 236,281,012 | Rp. 788,030,749
29.98 %
BIDANG PELAKSANAAN PEMBANGUNAN DESA
Rp. 104,219,600 | Rp. 228,958,920
45.52 %
BIDANG PEMBINAAN KEMASYARAKATAN
Rp. 31,000,000 | Rp. 116,020,400
26.72 %
BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT
Rp. 61,370,000 | Rp. 241,902,000
25.37 %
BIDANG PENANGGULANGAN BENCANA, DARURAT DAN MENDESAK DESA
Rp. 172,200,000 | Rp. 501,190,280
34.36 %