Desa Kesambirampak

Kec. Kapongan, Kab. Situbondo
Prov. Jawa Timur

Loading

Desa Kesambirampak

Hari Libur Nasional

Wafat Isa Almasih

  • Hari
  • Jam
  • Menit
  • Detik
Info
Selamat Datang di Website resmi Desa Kesambirampak. Semoga bisa memberikan pelayanan terbaik untuk masyarakat | Informasi Desa adalah Hak Masayarakat - UU RI No 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi | AWASI Pembangunan Desa Kita - LAPORKAN Bila Ada Penyimpangan

Berita Desa

[KBR|Warita Desa] Jakarta | Lembaga Amnesty International Indonesia mengkritik keras proses hukum dua terdakwa pelaku teror terhadap penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Novel Baswedan. 

Direktur Eksekutif Amnesty International Indonesia, Usman Hamid menyebut meski vonis hakim lebih tinggi dari tuntutan jaksa, namun vonis itu gagal meyakinkan masyarakat bahwa negara menegakkan keadilan bagi korban. 

"Dari awal, kami melihat banyak kejanggalan selama proses penyelidikan hingga persidangan. Semua seperti sengaja direkayasa. Seperti sandiwara, dengan mutu yang rendah," kata Usman Hamid dalam keterangan tertulis yang diterima KBR, Jumat (17/7/2020).

Usman menilai banyak kejanggalan selama proses penegakan hukum, dari penyidikan penuntutan hingga di persidangan. Proses hukum di kepolisian berjalan lambat dan terkesan main-main. Padahal, menurut Usman, Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM) telah menemukan ada upaya menutup-nutupi kasus Novel. 

"Ironinya, penyidikan baru gabungan yang diklaim merujuk saran Komnas HAM juga sama buruknya. Unsur-unsur nonpolisi kehilangan objektifitas karena kedekatan mereka dengan pimpinan polisi. Ketimbang mendengar suara korban, Novel, yang sudah mengatakan ada indikasi serangan itu didalangi perwira tinggi polisi, mereka justru sinis pada korban dan menghasilkan mutu laporan di bawah standar pencarian fakta," tambah Usman.

Usman Hamid menyebut pengadilan terhadap pelaku penyerangan Novel merupakan pengadilan sandiwara. Pengadilan itu menjadi salah satu preseden terburuk bagi penegakan hukum di Indonesia, karena tidak menyentuh pelaku teror sesungguhnya. Bahkan pengadilan juga mengabaikan upaya perlindungan terhadap para pejabat antikorupsi berintegritas.

Usman mendesak agar pemerintah kembali mengusut kasus teror Novel dari awal.

“Persidangan sandiwara ini tidak memberi keadilan kepada Novel Baswedan dan rakyat Indonesia yang dirugikan karena korupsi. Pihak berwenang harus memulai kembali dari awal, dengan proses penyelidikan yang independent, efektif, terbuka, dan imparsial," kata Usman.

"Ini sama saja dengan melanggengkan pelanggaran hak asasi manusia," lanjut Usman.

Vonis hakim

Dalam sidang Kamis (16/7/2020), majelis hakim mempvonis dua polisi peneror Novel Baswedan masing-masing dengan hukuman dua tahun dan 1,5 tahun penjara. 

Vonis ini lebih tinggi sedikit daripada tuntutan Jaksa Penuntut Umum yang menuntut hukuman satu tahun penjara kepada Kadir Mahulette dan Ronny Bugis. 

Hakim menyebut dua terdakwa terbukti bersalah melakukan tindak pidana penganiayaan terencana dengan mengakibatkan luka berat dan melanggar Pasal 353 ayat (2) KUHP tentang perbuatan penganiayaan yang direncanakan yang mengakibatkan luka berat, juncto Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP tentang tindak pidana melakukan, menyuruh melakukan, dan turut serta melakukan perbuatan, Subsider Pasal 351 ayat (2) KUHP juncto Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.

Serangan terhadap Novel terjadi pada 11 April 2017. Novel disiram tepat di bagian wajah dengan air keras oleh kedua terdakwa yang saat itu mengendarai satu sepeda motor. Siraman tersebut merusak parah kedua kornea Novel, bahkan salah satu matanya buta.

Kedua pelaku ditangkap pada 26 Desember 2019, lebih dari dua tahun sejak penyerangan terjadi. Saat ditangkap, kedua pelaku masih berstatus anggota Brimob aktif.

Saat peristiwa terjadi, Novel Baswedan merupakan Ketua Wadah Pegawai KPK yang cukup kritis terhadap upaya untuk memperkerjakan lebih banyak petugas polisi sebagai penyidik KPK. 

Selain itu, Novel Baswedan juga turut dalam pengusutan sejumlah kasus korupsi besar yang melibatkan banyak pejabat baik legislatif maupun eksekutif, hingga perwira polisi dan menteri. Selama menjadi penyidik KPK, Novel kerap mendapat berbagai ancaman, baik fisik maupun teror lain. 

Pada akhir 2018, Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM) menyebut ada dugaan penyalahgunaan wewenang yang dilakukan kepolisian dalam laporannya tentang proses penyidikan pidana atas kasus Novel. Hingga akhirnya pada 8 Januari 2019, Kapolri saat itu membentuk Tim Gabungan Pencari Fakta guna menyelesaikan kasus Novel. 

Tim gabungan terdiri dari 65 orang dengan berbagai latar belakang, seperti polisi, anggota KPK, dan ahli-ahli lain. Hingga masa kerja tim berakhir 7 Juli 2019, tim ini tidak mengidentifikasi satu pun tersangka.

Pelanggaran HAM

Amnesty International menyebut serangan terhadap Novel Baswedan merupakan bentuk pelanggaran HAM. Mereka yang berprofesi sebagai petugas penegak hukum juga merupakan pembela HAM, sejauh ia ikut mendorong upaya-upaya pemajuan dan perlindungan hak asasi manusia, seperti melalui pemberantasan korupsi. Karena korupsi merupakan kejahatan yang bisa berakibat pada hilang atau berkurangnya kapasitas dan sumber daya negara guna memenuhi hak-hak di bidang ekonomi, sosial dan budaya.

Amnesty menyebut para korban pelanggaran hak asasi manusia (HAM) termasuk Novel Baswedan berhak atas hak pemulihan yang efektif. Pasal 8 Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia menetapkan bahwa "Setiap orang memiliki hak atas pemulihan dari tindakan yang melanggar hak-hak dasar yang dilindungi oleh Konstitusi atau oleh hukum."

Sementara Pasal 2 ayat 3 Kovenan Internasional tentang Hak-Hak Sipil dan Politik dengan jelas menyatakan bahwa “Siapa saja yang hak atau kebebasannya dilanggar berhak mendapatkan pemulihan yang efektif” dan bahwa “Setiap orang berhak mengklaim hak pemulihan melalui otoritas peradilan, otoritas legislatif yang kompeten, atau otoritas kompeten lainnya yang disediakan oleh sistem hukum di dalam suatu negara."

Amnesty International Indonesia mengingatkan pemerintah Indonesia yang merupakan salah satu anggota Dewan Hak Asasi Manusia PBB. 

"Sudah seharusnya Pemerintah Indonesia memenuhi komitmen untuk melindungi para pembela hak asasi manusia sebagaimana tercantum dalam Deklarasi Pembela HAM yang disepakati 22 tahun silam melalui resolusi Sidang Umum PBB," tambah Usman Hamid.

Oleh : Wahyu Setiawan
Editor: Agus Luqman 

Beri Komentar

CAPTCHA Image

Desa

2.725

LAKI-LAKI

LAKI-LAKI2.725penduduk

2.938

PEREMPUAN

PEREMPUAN2.938penduduk

5.663

TOTAL

TOTAL5.663penduduk

Layanan
Mandiri

Hubungi Pemerintah Desa untuk mendapatkan PIN

Pemerintah Desa

Kepala Desa

LEGIONO

Tidak Ada di Kantor

Sekretaris Desa

HARISIL MUCHLIS

Tidak Ada di Kantor

Kepala Seksi Pemerintahan

WAHYUDI

Tidak Ada di Kantor

Kepala Seksi Kesejahteraan

WAHYU CANDRA ADI NATA

Tidak Ada di Kantor

Kepala Urusan Keuangan

ERNAWATI

Tidak Ada di Kantor

Kepala Urusan Tata Usaha dan Umum

ZAINATUL WIDAD

Tidak Ada di Kantor

Staf

KHAIRUL UMAM

Tidak Ada di Kantor

Kepala Dusun Karang Layar

KARYOTO

Tidak Ada di Kantor

Kepala Dusun Rambutan

ZEINUR RIDHO

Tidak Ada di Kantor

Kepala Urusan Perencanaan

ARI SETIYAWATI

Tidak Ada di Kantor

Kepala Dusun Sarse

GHAZALI

Tidak Ada di Kantor

Kepala Dusun Krajan

SUNARWADI

Tidak Ada di Kantor

Kepala Dusun Nyior Cangka

TOLAK SUNARSO

Tidak Ada di Kantor

Kepala Dusun Pajukoan

MUHAMMAD AMINULLAH

Tidak Ada di Kantor

Kepala Seksi Pelayanan

TOLA RUDI YANTO

Tidak Ada di Kantor

PERKEMBANGAN PENDUDUK

Bulan Ini

Kelahiran

0

Orang

Kematian

1

Orang

Masuk

10

Orang

Pindah

4

Orang

Bulan Lalu

Kelahiran

0

Orang

Kematian

4

Orang

Masuk

2

Orang

Pindah

2

Orang

LAYANAN SURAT PENGANTAR

Hari Ini

4

Surat

Kemarin

4

Surat

Minggu Ini

16

Surat

Bulan Ini

71

Surat

Bulan Lalu

60

Surat

Tahun Ini

207

Surat

Tahun Lalu

1,091

Surat

Total

5,862

Surat

Agenda

Untuk sementara, belum ada agenda yang akan dilaksanakan.

Terdahulu

Penyaluran Perluasan BSP Covid-19

Tgl : 05 Juli 2023 14:16:37
Tempat : Kantor Kecamatan
Koordinator : Kaur Kesra dan Satgas Covid

Terdahulu

Pencairan BLT Kemensos

Tgl : 05 Juli 2023 14:16:37
Tempat : Kantor Desa
Koordinator : Kaur Kesra

Terdahulu

Pencairan Bantuan Langsung Tunai PT POS Tahap 2

Tgl : 05 Juli 2023 14:16:37
Tempat : Kantor Desa
Koordinator : Kasi Kesra
Statistik Pengunjung
Hari ini : 415
Kemarin : 297
Total Pengunjung : 592.700
Sistem Operasi : Unknown Platform
IP Address : 174.129.59.198
Browser : Tidak ditemukan
Agenda

Untuk sementara, belum ada agenda yang akan dilaksanakan.

Terdahulu

Penyaluran Perluasan BSP Covid-19

Tgl : 05 Juli 2023 14:16:37
Tempat : Kantor Kecamatan
Koordinator : Kaur Kesra dan Satgas Covid

Terdahulu

Pencairan BLT Kemensos

Tgl : 05 Juli 2023 14:16:37
Tempat : Kantor Desa
Koordinator : Kaur Kesra

Terdahulu

Pencairan Bantuan Langsung Tunai PT POS Tahap 2

Tgl : 05 Juli 2023 14:16:37
Tempat : Kantor Desa
Koordinator : Kasi Kesra
Statistik Pengunjung
Hari ini : 415
Kemarin : 297
Total Pengunjung : 592.700
Sistem Operasi : Unknown Platform
IP Address : 174.129.59.198
Browser : Tidak ditemukan

Transparansi Anggaran

APBDesa 2023 Pelaksanaan

Pendapatan Desa

Realisasi | Anggaran

Rp. 0,00Rp. 1.898.837.475,00

0%

Belanja Desa

Realisasi | Anggaran

Rp. 0,00Rp. 1.967.021.171,00

0%

Pembiayaan Desa

Realisasi | Anggaran

Rp. 0,00Rp. -78.183.696,00

0%

APBDesa 2023 Pendapatan

Hasil Usaha Desa

Realisasi | Anggaran

Rp. 0,00Rp. 4.000.000,00

0%

Hasil Aset Desa

Realisasi | Anggaran

Rp. 0,00Rp. 31.320.000,00

0%

Lain-Lain Pendapatan Asli Desa

Realisasi | Anggaran

Rp. 0,00Rp. 11.297.475,00

0%

Dana Desa

Realisasi | Anggaran

Rp. 0,00Rp. 1.060.090.000,00

0%

Bagi Hasil Pajak Dan Retribusi

Realisasi | Anggaran

Rp. 0,00Rp. 57.869.000,00

0%

Alokasi Dana Desa

Realisasi | Anggaran

Rp. 0,00Rp. 634.261.000,00

0%

Bantuan Keuangan Provinsi

Realisasi | Anggaran

Rp. 0,00Rp. 100.000.000,00

0%

APBDesa 2023 Pembelanjaan

Bidang Penyelenggaran Pemerintahan Desa

Realisasi | Anggaran

Rp. 0,00Rp. 856.309.111,00

0%

Bidang Pelaksanaan Pembangunan Desa

Realisasi | Anggaran

Rp. 0,00Rp. 653.653.000,00

0%

Bidang Pembinaan Kemasyarakatan Desa

Realisasi | Anggaran

Rp. 0,00Rp. 109.790.000,00

0%

Bidang Pemberdayaan Masyarakat Desa

Realisasi | Anggaran

Rp. 0,00Rp. 183.269.060,00

0%

Bidang Penanggulangan Bencana, Darurat Dan Mendesak Desa

Realisasi | Anggaran

Rp. 0,00Rp. 164.000.000,00

0%
Pemerintah Desa

LEGIONO

Kepala Desa


Tidak Ada di Kantor

HARISIL MUCHLIS

Sekretaris Desa
Tidak Ada di Kantor

WAHYUDI

Kepala Seksi Pemerintahan
Tidak Ada di Kantor

WAHYU CANDRA ADI NATA

Kepala Seksi Kesejahteraan
Tidak Ada di Kantor

ERNAWATI

Kepala Urusan Keuangan
Tidak Ada di Kantor

ZAINATUL WIDAD

Kepala Urusan Tata Usaha dan Umum
Tidak Ada di Kantor

KHAIRUL UMAM

Staf
Tidak Ada di Kantor

KARYOTO

Kepala Dusun Karang Layar
Tidak Ada di Kantor

ZEINUR RIDHO

Kepala Dusun Rambutan
Tidak Ada di Kantor

ARI SETIYAWATI

Kepala Urusan Perencanaan
Tidak Ada di Kantor

GHAZALI

Kepala Dusun Sarse
Tidak Ada di Kantor

SUNARWADI

Kepala Dusun Krajan
Tidak Ada di Kantor

TOLAK SUNARSO

Kepala Dusun Nyior Cangka
Tidak Ada di Kantor

MUHAMMAD AMINULLAH

Kepala Dusun Pajukoan
Tidak Ada di Kantor

TOLA RUDI YANTO

Kepala Seksi Pelayanan
Tidak Ada di Kantor