rss_feed

Desa Kesambirampak

Jl. Raya Banyuwangi No. 355
Kecamatan Kapongan Kabupaten Situbondo Provinsi Jawa Timur
Kode Pos 68362

call 082229465969| mail_outline dskesambirampak@gmail.com

  • LEGIONO

    Kepala Desa

    Belum Rekam Kehadiran
  • HARISIL MUCHLIS

    Sekretaris Desa

    Belum Rekam Kehadiran
  • WAHYUDI

    Kepala Seksi Pemerintahan

    Belum Rekam Kehadiran
  • ZAINAL ARIFIN

    Kepala Seksi Pelayanan

    Belum Rekam Kehadiran
  • WAHYU CANDRA ADI NATA

    Kepala Seksi Kesejahteraan

    Belum Rekam Kehadiran
  • ERNAWATI

    Kepala Urusan Keuangan

    Belum Rekam Kehadiran
  • ZAINATUL WIDAD

    Kepala Urusan Tata Usaha dan Umum

    Belum Rekam Kehadiran
  • KHAIRUL UMAM

    Staf

    Belum Rekam Kehadiran
  • KARYOTO

    Kepala Dusun Karang Layar

    Belum Rekam Kehadiran
  • ZEINUR RIDHO

    Kepala Dusun Rambutan

    Belum Rekam Kehadiran
  • ARI SETIYAWATI

    Kepala Dusun Pajukoan

    Belum Rekam Kehadiran
  • GHAZALI

    Kepala Dusun Sarse

    Belum Rekam Kehadiran
  • SUNARWADI

    Kepala Dusun Krajan

    Belum Rekam Kehadiran
  • TOLAK SUNARSO

    Kepala Dusun Nyior Cangka

    Belum Rekam Kehadiran
  • MUHAMMAD AMINULLAH

    Staf

    Belum Rekam Kehadiran

settings Pengaturan Layar

Selamat Datang di Website resmi Desa Kesambirampak. Semoga bisa memberikan pelayanan terbaik untuk masyarakat | Informasi Desa adalah Hak Masayarakat - UU RI No 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi | AWASI Pembangunan Desa Kita - LAPORKAN Bila Ada Penyimpangan
fingerprint
Pandemi Covid, Kiara Desak Mekanisme Kontrol agar Bantuan bagi Nelayan Tepat Sasaran

02 Jun 2020 09:17:41 263 Kali

[KBR|Warita Desa] Jakarta | Kelompok masyarakat sipil, Koalisi Rakyat untuk Keadilan Perikanan (KIARA) meminta pemerintah untuk membuat mekanisme  pemantauan dan kontrol sebelum mendistribusikan bantuan kepada nelayan. Sekjen Kiara, Susan Herawati beralasan, para nelayan mengkhawatirkan adanya praktik korupsi pada bansos berupa sembako atau PKH pada rantai produksi perikanan. 

Dia khawatir penerima bantuan tidak tepat sasaran.

"Tapi yang menjadi catatan buat kami, bagaimana kemudian negara mempunyai mekanisme yang konkrit untuk mendistribusikan fasilitas bantuan yang hal ini menjadi kewajiban pemerintah untuk memfasilitasi. Kami khawatir fasilitas yang diberikan dari BBM, paket sembako atau PKH ini tidak diterima oleh masyarakat yang memang membutuhkan," ucap Susan saat dihubungi KBR, Kamis  (28/5/2020).

Sekjen Kiara Susan Herawati menambahkan, selain mekanisme pengawasan bantuan sosial, pemerintah juga perlu memerhatikan pendataan penerima bantuan. Susan menyebut, nelayan di Aceh mengeluhkan pendataan penerima bansos yang tidak diperbarui. Menurut para nelayan, data yang digunakan pemerintah  berasal dari   tahun 2005.

Kendati demikian, ia mengapresiasi niat pemerintah untuk menggelontorkan bantuan sosial terhadap 1 juta nelayan maupun petambak. Seperti PKH, bansos tunai, BLT desa, paket sembako, dan program gratis subsidi listrik. Ia beralasan, para nelayan di pesisir dan pulau-pulau kecil tidak hanya menghadapi pandemi Covid-19, melainkan juga ancaman krisis pangan. Ia menjelaskan para nelayan kesulitan mengakses sembako, BBM dan penjualan produk hasil produksi perikanan. 

Sebelumnya Presiden Joko Widodo (Jokowi) tengah menyiapkan sederet insentif bagi jutaan petani dan nelayan. Jokowi ingin insentif yang diberikan, dapat menjadi tumpuan dalam rangka menjaga ketersediaan bahan pokok di tengah pandemi Covid-19. 

Jokowi menjelaskan ada beberapa skema progam bantuan yang akan diberikan ke petani dan nelayan, yakni yang pertama melalui program jaring pengaman sosial.

"Pastikan 2,7 (juta) petani dan buruh tani miskin dan 1 juta nelayan dan petambak harus masuk dalam bantuan sosial yang kita adakan baik PKH, bantuan sosial tunai, BLT desa, paket sembako dan program gratis subsidi listrik,"ujar Jokowi via Kanal Youtube Setpres RI, Kamis (28/5/2020).

Jokowi mengatakan, tujuan utama dari skema program tersebut, untuk meringankan beban biaya konsumsi rumah tangga dari keluarga-keluarga kurang mampu termasuk petani dan nelayan miskin. Nantinya program subsidi bunga kredit juga disiapkan pemerintah, dengan anggaran sebesar Rp 3,4 triliun. 

Oleh : Muthia Kusuma
Editor: Rony Sitanggang

chat
Kirim Komentar

Untuk artikel ini

person
stay_current_portrait
mail
chat
Alamat : Jl. Raya Banyuwangi No. 355
Desa : Kesambirampak
Kecamatan : Kapongan
Kabupaten : Situbondo
Kodepos : 68362
Telepon : 082229465969
Email : dskesambirampak@gmail.com

map Wilayah Desa

message Komentar Terkini

  • person muzamzami

    date_range 27 Mei 2022 02:26:35

    Mas, Ada yang versi terbarunya ga mas ? versi 22.05 [...]
  • person PKL

    date_range 13 Juli 2021 11:43:11

    Semoga tetap memberikan manfaat untuk sesama [...]
  • person Parso, S.Kom

    date_range 07 Agustus 2020 16:01:36

    Mantap Bung, Penjaringan Perangkat Desanya benar-benar [...]
  • person Fadli

    date_range 27 Mei 2020 23:52:28

    Yg menerima bantuan harus tepat sasaran.....yg mampu [...]

account_circle Aparatur Desa

reorder Peta Desa

reorder Lokasi Kantor Desa

share Sinergi Program

insert_photo Album Galeri

assessment Statistik Desa

contacts Info Media Sosial

reorder Fanspage

assessment Statistik Pengunjung

Hari ini:330
Kemarin:643
Total Pengunjung:405.725
Sistem Operasi:Unknown Platform
IP Address:18.208.132.74
Browser:Tidak ditemukan

folder Arsip Artikel


reorder Video


TRANSPARANSI ANGGARAN
Sumber Data : Siskeudes
insert_chart
APBDes 2022 Pelaksanaan

Realisasi | Anggaran

PENDAPATAN
Rp. 893,550,480 | Rp. 1,957,992,475
45.64 %
BELANJA
Rp. 605,070,612 | Rp. 1,876,102,349
32.25 %
PEMBIAYAAN
Rp. 43,109,874 | Rp. -81,890,126
-52.64 %
insert_chart
APBDes 2022 Pendapatan

Realisasi | Anggaran

Hasil Aset Desa
Rp. 0 | Rp. 31,320,000
0 %
Dana Desa
Rp. 658,554,600 | Rp. 1,176,191,000
55.99 %
Bagi Hasil Pajak dan Retribusi
Rp. 0 | Rp. 52,876,000
0 %
Alokasi Dana Desa
Rp. 234,995,880 | Rp. 612,308,000
38.38 %
Bantuan Keuangan Provinsi
Rp. 0 | Rp. 75,000,000
0 %
Lain-lain Pendapatan Desa Yang Sah
Rp. 0 | Rp. 10,297,475
0 %
insert_chart
APBDes 2022 Pembelanjaan

Realisasi | Anggaran

BIDANG PENYELENGGARAN PEMERINTAHAN DESA
Rp. 236,281,012 | Rp. 788,030,749
29.98 %
BIDANG PELAKSANAAN PEMBANGUNAN DESA
Rp. 104,219,600 | Rp. 228,958,920
45.52 %
BIDANG PEMBINAAN KEMASYARAKATAN
Rp. 31,000,000 | Rp. 116,020,400
26.72 %
BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT
Rp. 61,370,000 | Rp. 241,902,000
25.37 %
BIDANG PENANGGULANGAN BENCANA, DARURAT DAN MENDESAK DESA
Rp. 172,200,000 | Rp. 501,190,280
34.36 %