rss_feed

Desa Kesambirampak

Jl. Raya Banyuwangi No. 355
Kecamatan Kapongan Kabupaten Situbondo Provinsi Jawa Timur
Kode Pos 68362

call 082229465969| mail_outline dskesambirampak@gmail.com

  • LEGIONO

    Kepala Desa

    Belum Rekam Kehadiran
  • HARISIL MUCHLIS

    Sekretaris Desa

    Belum Rekam Kehadiran
  • WAHYUDI

    Kepala Seksi Pemerintahan

    Belum Rekam Kehadiran
  • ZAINAL ARIFIN

    Kepala Seksi Pelayanan

    Belum Rekam Kehadiran
  • WAHYU CANDRA ADI NATA

    Kepala Seksi Kesejahteraan

    Belum Rekam Kehadiran
  • ERNAWATI

    Kepala Urusan Keuangan

    Belum Rekam Kehadiran
  • ZAINATUL WIDAD

    Kepala Urusan Tata Usaha dan Umum

    Belum Rekam Kehadiran
  • KHAIRUL UMAM

    Staf

    Belum Rekam Kehadiran
  • KARYOTO

    Kepala Dusun Karang Layar

    Belum Rekam Kehadiran
  • ZEINUR RIDHO

    Kepala Dusun Rambutan

    Belum Rekam Kehadiran
  • ARI SETIYAWATI

    Kepala Dusun Pajukoan

    Belum Rekam Kehadiran
  • GHAZALI

    Kepala Dusun Sarse

    Belum Rekam Kehadiran
  • SUNARWADI

    Kepala Dusun Krajan

    Belum Rekam Kehadiran
  • TOLAK SUNARSO

    Kepala Dusun Nyior Cangka

    Belum Rekam Kehadiran
  • MUHAMMAD AMINULLAH

    Kepala Urusan Perencanaan

    Belum Rekam Kehadiran

settings Pengaturan Layar

Selamat Datang di Website resmi Desa Kesambirampak. Semoga bisa memberikan pelayanan terbaik untuk masyarakat | Informasi Desa adalah Hak Masayarakat - UU RI No 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi | AWASI Pembangunan Desa Kita - LAPORKAN Bila Ada Penyimpangan
fingerprint
KPK: BPJS Kesehatan Defisit karena Tata Kelola Bermasalah

17 Mei 2020 15:13:09 258 Kali

[KBR|Warita Desa] Jakarta | Pimpinan KPK Nurul Ghufron menegaskan BPJS Kesehatan mengalami defisit anggaran karena tata kelolanya bermasalah, bukan karena iuran yang terlalu rendah.

"Dalam kajian tata kelola Dana Jaminan Sosial (DJS) Kesehatan yang KPK lakukan pada 2019, akar masalah yang kami temukan adalah tata kelola yang cenderung inefisien dan tidak tepat yang mengakibatkan defisit BPJS Kesehatan," kata Ghufron dalam siaran persnya, Jumat (15/5/2020).

"Akar masalah defisit BPJS disebabkan karena permasalahan inefisiensi dan penyimpangan (fraud), sehingga kenaikan iuran BPJS tanpa ada perbaikan tata kelola BPJS tidak akan menyelesaikan masalah," tegasnya lagi

Kebijakan Penaikan Iuran Tidak Tepat

Berdasar kajian mereka, KPK pun menilai kebijakan pemerintah menaikkan iuran BPJS kesehatan tidak relevan dengan masalah yang ada, bahkan merugikan masyarakat.

"Kenaikan iuran BPJS Kesehatan dipastikan akan memupus tercapainya tujuan jaminan sosial sebagaimana UU No. 40 Tahun 2004, bahwa jaminan sosial adalah bentuk perlindungan sosial untuk menjamin seluruh rakyat agar dapat memenuhi kebutuhan dasar hidupnya yang layak," kata Wakil Ketua KPK Nurul Ghufron.

"Keikutsertaan dan perlindungan bagi seluruh rakyat Indonesia adalah indikator utama suksesnya perlindungan sosial kesehatan. Dengan menaikkan iuran di kala kemampuan ekonomi rakyat menurun, dipastikan akan menurunkan tingkat kepesertaan seluruh rakyat dalam BPJS," lanjutnya.

"KPK berpendapat, jika rekomendasi KPK dilaksanakan, maka tidak diperlukan menaikkan iuran BPJS kesehatan yang akan dirasakan sangat membebani masyarakat, mengingat situasi sulit yang sedang dihadapi saat ini dan potensinya yang berdampak di masa depan," tegas Ghufron. 

Rekomendasi Solusi dari KPK

KPK pun merekomendasikan sejumlah solusi untuk mengatasi defisit BPJS Kesehatan tanpa harus menaikkan iuran, yakni:

Pemerintah melalui Kementerian Kesehatan agar menyelesaikan Pedoman Nasional Praktik Kedokteran (PNPK).Melakukan penertiban kelas Rumah Sakit.Mengimplementasikan kebijakan urun biaya (co-payment) untuk peserta mandiri sebagaimana diatur dalam Permenkes 51 tahun 2018 tentang Urun Biaya dan Selisih Biaya dalam Program Jaminan Kesehatan.Menerapkan kebijakan pembatasan manfaat untuk klaim atas penyakit katastropik sebagai bagian dari upaya pencegahan.Mengakselerasi implementasi kebijakan coordination of benefit (COB) dengan asuransi kesehatan swastaTerkait tunggakan iuran dari peserta mandiri, KPK merekomendasikan agar pemerintah mengaitkan kewajiban membayar iuran BPJS Kesehatan dengan pelayanan publik.

"Kami memandang rekomendasi tersebut adalah solusi untuk memperbaiki inefisiensi dan menutup potensi penyimpangan (fraud) yang kami temukan dalam kajian. Sehingga, kami berharap program pemerintah untuk memberikan manfaat dalam penyediaan layanan dasar kesehatan dapat dirasakan seluruh rakyat Indonesia, dibandingkan dengan menaikkan iuran yang akan menurunkan keikutsertaan rakyat pada BPJS kesehatan," tegas Ghufron.

Oleh : Adi Ahdiat
Editor: Agus Luqman

chat
Kirim Komentar

Untuk artikel ini

person
stay_current_portrait
mail
chat
Alamat : Jl. Raya Banyuwangi No. 355
Desa : Kesambirampak
Kecamatan : Kapongan
Kabupaten : Situbondo
Kodepos : 68362
Telepon : 082229465969
Email : dskesambirampak@gmail.com

map Wilayah Desa

message Komentar Terkini

  • person muzamzami

    date_range 27 Mei 2022 02:26:35

    Mas, Ada yang versi terbarunya ga mas ? versi 22.05 [...]
  • person PKL

    date_range 13 Juli 2021 11:43:11

    Semoga tetap memberikan manfaat untuk sesama [...]
  • person Parso, S.Kom

    date_range 07 Agustus 2020 16:01:36

    Mantap Bung, Penjaringan Perangkat Desanya benar-benar [...]
  • person Fadli

    date_range 27 Mei 2020 23:52:28

    Yg menerima bantuan harus tepat sasaran.....yg mampu [...]

account_circle Aparatur Desa

reorder Peta Desa

reorder Lokasi Kantor Desa

share Sinergi Program

insert_photo Album Galeri

assessment Statistik Desa

contacts Info Media Sosial

reorder Fanspage

assessment Statistik Pengunjung

Hari ini:356
Kemarin:166
Total Pengunjung:456.378
Sistem Operasi:Unknown Platform
IP Address:3.236.138.35
Browser:Tidak ditemukan

folder Arsip Artikel


reorder Video


TRANSPARANSI ANGGARAN
Sumber Data : Siskeudes
insert_chart
APBDes 2023 Pelaksanaan

Realisasi | Anggaran

PENDAPATAN
Rp. 0 | Rp. 1,898,837,475
0 %
BELANJA
Rp. 0 | Rp. 1,967,021,171
0 %
PEMBIAYAAN
Rp. 0 | Rp. -78,183,696
0 %
insert_chart
APBDes 2023 Pendapatan

Realisasi | Anggaran

Hasil Usaha Desa
Rp. 0 | Rp. 4,000,000
0 %
Hasil Aset Desa
Rp. 0 | Rp. 31,320,000
0 %
Lain-Lain Pendapatan Asli Desa
Rp. 0 | Rp. 11,297,475
0 %
Dana Desa
Rp. 0 | Rp. 1,060,090,000
0 %
Bagi Hasil Pajak dan Retribusi
Rp. 0 | Rp. 57,869,000
0 %
Alokasi Dana Desa
Rp. 0 | Rp. 634,261,000
0 %
Bantuan Keuangan Provinsi
Rp. 0 | Rp. 100,000,000
0 %
insert_chart
APBDes 2023 Pembelanjaan

Realisasi | Anggaran

BIDANG PENYELENGGARAN PEMERINTAHAN DESA
Rp. 0 | Rp. 856,309,111
0 %
BIDANG PELAKSANAAN PEMBANGUNAN DESA
Rp. 0 | Rp. 653,653,000
0 %
BIDANG PEMBINAAN KEMASYARAKATAN
Rp. 0 | Rp. 109,790,000
0 %
BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT
Rp. 0 | Rp. 183,269,060
0 %
BIDANG PENANGGULANGAN BENCANA, DARURAT DAN MENDESAK DESA
Rp. 0 | Rp. 164,000,000
0 %