rss_feed

Desa Kesambirampak

Jl. Raya Banyuwangi No. 355
Kecamatan Kapongan Kabupaten Situbondo Provinsi Jawa Timur
Kode Pos 68362

call 082229465969| mail_outline dskesambirampak@gmail.com

  • LEGIONO

    Kepala Desa

    Belum Rekam Kehadiran
  • HARISIL MUCHLIS

    Sekretaris Desa

    Belum Rekam Kehadiran
  • WAHYUDI

    Kepala Seksi Pemerintahan

    Belum Rekam Kehadiran
  • ZAINAL ARIFIN

    Kepala Seksi Pelayanan

    Belum Rekam Kehadiran
  • WAHYU CANDRA ADI NATA

    Kepala Seksi Kesejahteraan

    Belum Rekam Kehadiran
  • ERNAWATI

    Kepala Urusan Keuangan

    Belum Rekam Kehadiran
  • ZAINATUL WIDAD

    Kepala Urusan Tata Usaha dan Umum

    Belum Rekam Kehadiran
  • KHAIRUL UMAM

    Staf

    Belum Rekam Kehadiran
  • KARYOTO

    Kepala Dusun Karang Layar

    Belum Rekam Kehadiran
  • ZEINUR RIDHO

    Kepala Dusun Rambutan

    Belum Rekam Kehadiran
  • ARI SETIYAWATI

    Kepala Dusun Pajukoan

    Belum Rekam Kehadiran
  • GHAZALI

    Kepala Dusun Sarse

    Belum Rekam Kehadiran
  • SUNARWADI

    Kepala Dusun Krajan

    Belum Rekam Kehadiran
  • TOLAK SUNARSO

    Kepala Dusun Nyior Cangka

    Belum Rekam Kehadiran
  • MUHAMMAD AMINULLAH

    Staf

    Belum Rekam Kehadiran

settings Pengaturan Layar

Selamat Datang di Website resmi Desa Kesambirampak. Semoga bisa memberikan pelayanan terbaik untuk masyarakat | Informasi Desa adalah Hak Masayarakat - UU RI No 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi | AWASI Pembangunan Desa Kita - LAPORKAN Bila Ada Penyimpangan
fingerprint
Iuran Naik, ICW Desak Transparansi Keuangan BPJS Kesehatan

17 Mei 2020 15:10:44 280 Kali

[KBR|Warita Desa] Jakarta | Indonesia Corruption Watch (ICW) mendesak transparansi audit keuangan BPJS Kesehatan. Peneliti ICW Egi Primayogha menilai, kenaikan iuran harus dibarengi keterbukaan data dan persoalan keuangan. Egi menganggap, keseluruhan hasil audit dan permasalahan keuangan di BPJS Kesehatan masih tertutup. Egi menduga adanya fraud  terkait pengelolaan keuangan BPJS Kesehatan.

"Iya transparansi. Nah transparansi juga ada di Kementerian Keuangan dan BPKP yang melakukan audit. Kalau MA sudah menyatakan begitukan, kemungkinan besar ada (dugaan korupsi). Nah kenapa ditutup-tutupi hasil auditnya. Jangan-jangan ada yang bermasalah di situ ya. Ada permasalahan besar di situ. Ya aparat penegak hukum sebenarnya harus periksa ya. Harus turun juga kalau ada permasalahan," kata Egi kepada KBR, (14/5/2020).

Peneliti ICW Egi Primayogha menganggap pengelolaan dan manajerial di BPJS Kesehatan buruk. Sehingga hasil audit keuangannya ditutupi. Egi menegaskan, BPKP dan Kemenkeu tak boleh menutupi ketidakberesan keuangan BPJS Kesehatan. Bahkan menurutnya, jika ada dugaan korupsi, KPK harus menyelidikinya.

"Nah pertanyaannya kan jadi seperti ini ya. Langkah kenaikan, apakah ada kepastian tidak akan devisit lagi gitu ya. Sampai, penyebab devisit diumumkan kepada publik secara luas, secara jelas gitu ya. Langkah kenaikan iuran mestinya ditolak gitu. Oleh karena itu, balik lagi. Hasil audit harus diumumkan ke publik luas," lanjutnya.

Sebelumnya 10,27 juta data peserta di fasilitas kesehatan tingkat pertama atau FKTP belum mutakhir. BPK menemukan adanya pembayaran kapitasi berdasarkan jumlah peserta aktif yang kurang sesuai. Harry mengungkap, di FKTP pemerintah terdapat 9,73 juta data tidak valid dan 75.506 data ganda. Sedangkan FKTP swasta, terdapat 442.529 catatan data peserta aktif yang berpotensi tidak valid dan 19.380 catatan data ganda.

Di tengah persoalan data dan keuangan BPJS Kesehatan. Presiden Joko Widodo (Jokowi) kembali menaikkan iuran BPJS Kesehatan di tengah pandemi Covid-19. Kenaikan ini tertuang dalam Perpres Nomor 64 Tahun 2020 tentang perubahan kedua atas Perpres Nomor 82 Tahun 2018 tentang Jaminan Kesehatan.

Pemerintah menaikkan iuran BPJS Kesehatan mulai 1 Juli 2020. Rincian kenaikannya adalah:

Kelas I: naik dari Rp80.000 menjadi Rp150.000Kelas II: naik dari Rp51.000 menjadi Rp100.000Kelas III: naik dari 25.500 menjadi Rp42.000

Khusus untuk tahun 2020 pemerintah memberi subsidi sebesar Rp16.500 untuk peserta Kelas III, sehingga kelompok ini bisa tetap membayar iuran sebesar Rp25.500.

Sedangkan untuk tahun 2021 subsidinya akan dikurangi menjadi Rp7.000, sehingga peserta Kelas III harus membayar iuran sebesar Rp35.000.

Oleh : Lea Citra
Editor: Rony Sitanggang

chat
Kirim Komentar

Untuk artikel ini

person
stay_current_portrait
mail
chat
Alamat : Jl. Raya Banyuwangi No. 355
Desa : Kesambirampak
Kecamatan : Kapongan
Kabupaten : Situbondo
Kodepos : 68362
Telepon : 082229465969
Email : dskesambirampak@gmail.com

map Wilayah Desa

message Komentar Terkini

  • person muzamzami

    date_range 27 Mei 2022 02:26:35

    Mas, Ada yang versi terbarunya ga mas ? versi 22.05 [...]
  • person PKL

    date_range 13 Juli 2021 11:43:11

    Semoga tetap memberikan manfaat untuk sesama [...]
  • person Parso, S.Kom

    date_range 07 Agustus 2020 16:01:36

    Mantap Bung, Penjaringan Perangkat Desanya benar-benar [...]
  • person Fadli

    date_range 27 Mei 2020 23:52:28

    Yg menerima bantuan harus tepat sasaran.....yg mampu [...]

account_circle Aparatur Desa

reorder Peta Desa

reorder Lokasi Kantor Desa

share Sinergi Program

insert_photo Album Galeri

assessment Statistik Desa

contacts Info Media Sosial

reorder Fanspage

assessment Statistik Pengunjung

Hari ini:310
Kemarin:292
Total Pengunjung:435.633
Sistem Operasi:Unknown Platform
IP Address:44.192.52.167
Browser:Tidak ditemukan

folder Arsip Artikel


reorder Video


TRANSPARANSI ANGGARAN
Sumber Data : Siskeudes
insert_chart
APBDes 2022 Pelaksanaan

Realisasi | Anggaran

PENDAPATAN
Rp. 893,550,480 | Rp. 1,957,992,475
45.64 %
BELANJA
Rp. 605,070,612 | Rp. 1,876,102,349
32.25 %
PEMBIAYAAN
Rp. 43,109,874 | Rp. -81,890,126
-52.64 %
insert_chart
APBDes 2022 Pendapatan

Realisasi | Anggaran

Hasil Aset Desa
Rp. 0 | Rp. 31,320,000
0 %
Dana Desa
Rp. 658,554,600 | Rp. 1,176,191,000
55.99 %
Bagi Hasil Pajak dan Retribusi
Rp. 0 | Rp. 52,876,000
0 %
Alokasi Dana Desa
Rp. 234,995,880 | Rp. 612,308,000
38.38 %
Bantuan Keuangan Provinsi
Rp. 0 | Rp. 75,000,000
0 %
Lain-lain Pendapatan Desa Yang Sah
Rp. 0 | Rp. 10,297,475
0 %
insert_chart
APBDes 2022 Pembelanjaan

Realisasi | Anggaran

BIDANG PENYELENGGARAN PEMERINTAHAN DESA
Rp. 236,281,012 | Rp. 788,030,749
29.98 %
BIDANG PELAKSANAAN PEMBANGUNAN DESA
Rp. 104,219,600 | Rp. 228,958,920
45.52 %
BIDANG PEMBINAAN KEMASYARAKATAN
Rp. 31,000,000 | Rp. 116,020,400
26.72 %
BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT
Rp. 61,370,000 | Rp. 241,902,000
25.37 %
BIDANG PENANGGULANGAN BENCANA, DARURAT DAN MENDESAK DESA
Rp. 172,200,000 | Rp. 501,190,280
34.36 %